Home » Nasional » Masyarakat Menuding Buruknya Pelayanan Di Kantor desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

Masyarakat Menuding Buruknya Pelayanan Di Kantor desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

π™π™šπ™™π™–π™ π™¨π™ž | Kali
Selasa, 28 Mei 2024 01:32 WIB
IMG_20240528_132139

 

 

KARO I angkatanbersenjata.co.id

Pelayanan publik merupakan indikator utama kualitas suatu pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di sebuah desa, kecamatan maupun kabupaten / kota.

 

Namun tidak seperti hal yang dialami oleh M.Syafi’i Siregar,SH,.MH sebut saja SS pada hari Rabu, 15 – 05 – 2024 (yang juga merupakan yang dikuasakan atas pengurusan SHGB ) untuk sebidang tanah di desa jarang Uda.

SS adalah kuasa yang juga keponakan dari si Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah untuk membantu menyelesaikan kepengurusan surat-surat sebagai syarat kelengkapan untuk perpanjangan SHGB yang merupakan aturan yang dikeluarkan oleh BPN / Badan Pertanahan Nasional sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

 

Mirisnya hal yang dialami oleh SS sejak tanggal 20 – 03 – 2024 untuk menjumpai kepala desa jaranguda kecamatan merdeka saja sulit ditemui SS dengan maksud untuk meminta tanda tangan oknum Bapak Kades Elisa Sinuraya,SH. , SS juga mengatakan untuk menandatangani surat pernyataan fisik objek tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Oknum kades selalu berdalih dengan alasan yang berbeli-belit dan mengulur-ulur waktu terkesan dibuat-buat imbuhnya. Pada tanggal 02/04/2024 dijelaskannya kepada awak media, di kantor pemerintahan desa jaranguda kecamatan merdeka ,SS dipertemukan oleh oknum kades dengan oknum Ketua BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) disertai wakil BPD,serta Bendahara BPD dan sekdes desa jaranguda kecamatan merdeka.

Sebab menurut pernyataan oknum Kades Elisa Sinuraya,SH kepada SS dia tidak berani menandatangani surat tersebut dikarenakan Oknum Ketua BPD Jago Ginting menekan dan si kades merasa diintervensi oleh oknum tersebut. ,dalam pertemuan itu, Oknum Ketua BPD Jago Ginting mengatakan kepada SS bahwasanya tidak mungkin orang suku lain.

bisa kesini atau membeli tanah disini karena ini tanah suku setempat atau tanah nenek moyang kami ,oknum BPD ini juga mengatakan saya sedikitpun tidak percaya sama hukum dan menyuruh SS untuk mengundang BPN Karo menjelaskan kepada kami tentang pertanahan kata si Jago yang dikutip oleh SS (pernyataan para oknum perangkat desa maupun BPD tersebut sudah kami simpan dalam bentuk rekaman.

 

Ada tambahan peryataan dari salah seorang oknum warga (mau memberi kesaksian hukum nantinya jika diminta )di desa tersebut yang sampai saat ini masih terngiang dalam benak SS , oknum Kades Elisa Sinuraya,SH.

Memerintahkan kepada oknum tadi untuk membisikkan ataupun mengumpulkan masyarakat desa jaranguda dan segera menguasai dan menggarap tanah inganukur (tanah yang mau diperpanjang SHGB nya ) karena akan berakhir berlakunya pada juni 2024 ini, ada apa ??? (bukti rekaman juga sudah dikantongi dan dibagikan untuk team media)

 

SS sebagai yang diberikan kuasa oleh pemegang hak SHGB pun menjawab semua perkataan para oknum perangkat desa tersebut dengan mempertanyakan Kembali karena kesal dan merasa dipermainkan serta dipersulit dalam pengurusan surat tersebut.

β€œ apa sebenarnya kapasitas dan kompeten BPD terhadap BPN ,dan apa sebenarnya alasan BPD mengintervensi Kepala Desa dan menekan untuk melarang kepala desa menandatangani surat pernyataan fisik objek tanah sebagai kelengkapan persyaratan perpanjangan SHGB dimaksud ? (tidak mendapat jawaban).

Dan SS sebagai yang diberi kuasa (disertai : Surat Kuasa,Copy Sertifikat pemegang Hak SHGB dan surat pernyataan penguasaan fisik objek tanah yang telah ditanda tangani dua orang saksi serta tandatangan sipemberi kuasa bermaterai 10 ribu rupiah ) juga mengatakan dan memohon serta meminta Oknum Kades Jarang uda jika sudah sekian bulan tidak menandatangani surat tersebut mohon kiranya Oknum Kades Desa Jarang uda membuat pernyataan yang menerangkan point atau alasan-alasan kenapa Kepala desa tidak menandatangani surat dimaksud sebagai bukti SS ke BPN untuk perpanjangan SHGB yang akan berakhir pada bulan juni 2024 mendatang dikarenakan oleh ulah Kades desa jaranguda ( yang beberapa bulan lalu juga viral tersangkut masalah pemotongan dana BLT terhadap penerima BLT didesa jaranguda kecamatan merdeka ) ataupun Oknum BPD, terjadi nantinya keterlambatan atau lewat batas dari berlakunya SHGB dimaksud.

Tapi sampai berita ini di tayangkan tak juga kunjung selesai ditandatangani, ataupun adanya surat alasan / pernyataan kades jaranguda yang tidak mau menandatangani surat kelengkapan / persyaratan untuk perpanjangan SHGB dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo.

 

“Erwin s”

Array

Rekomendasi

Berita Terbaru

Blue and Green Geometric Illustrative Influencer Tips Poster

Terpopuler

Terbaru

Pengunjung

Redaksi sedang online: 0

Pengunjung hari ini: 10

Kemarin: 24

Jumlah pengunjung: 7,906

TNI & POLRI